Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Polda Metro Jaya mengeluarkan keputusan melarang konser Lady Gaga yang akan digelar pada 3 Juni 2012 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada tiga alasan mengapa Polda Metro Jaya perlu melarang konser pelantun lagu "Poker Face" tersebut.

"Pertama, Indonesia mempunyai Undang-Undang Pornografi yang harus ditegakkan Polri. Adalah tugas Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan pornoaksi yang melanggar UU Pornografi. Semua komponen bangsa, terutama warga negara asing, harus menghormatinya karena ini menyangkut integritas bangsa Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada para wartawan melalui siaran pers, Minggu (27/5/2012).

Kedua, kata Neta, rencana konser Lady Gaga telah menimbulkan polemik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta konfilik sosial. Sementara itu, alasan ketiga, Neta menilai rencana konser Lady Gaga telah dipolitisasi. "Terbukti, kelompok-kelompok politik sudah ikut cawe-cawe dalam menekan Polri. Padahal, Polri seharusnya profesional dalam menegakkan UU Pornogafi," kata Neta.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengatakan, pihaknya tidak memberikan rekomendasi kepada Polri untuk mengeluarkan izin konser. Salah satu alasan utamanya, Polda Metro Jaya menilai, Lady Gaga, dalam aksi panggungnya, kerap menonjolkan bagian tubuh tertentu. Lady Gaga dikhawatirkan dapat merusak moral bangsa.

Namun, sikap ini dikritik Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi. Menurut Hendardi, Polri adalah penegak hukum yang mengacu pada Konstitusi dan UU, bukan opini. "Apa yang dilontarkan bahwa Lady Gaga adalah perusak moral sesungguhnya merupakan opini beberapa kalangan Ormas Islam, yang pada akhirnya diadopsi oleh Polri, yang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tidak ada dasar hukum untuk melarang konser," kata Hendardi melalui siaran pers, Senin (21/5/2012).

Hendardi juga menyayangkan sikap polisi yang menuding konser Lady Gaga dapat berpotensi melanggar UU Pornografi. Menurutnya, batasan dalam UU Pornografi tidak jelas. "UU Pornografi pun sesungguhnya cukup ambigu apalagi penolakan didasarkan pada argumen sekelompok kecil organisasi Islam radikal," kata Hendardi.

Sumber : Kompas.com