Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku telah mengantongi sekitar 10 nama Anggota DPR yang pernah meminta ‘upeti’ ke perusahaan plat merah. Namun begitu, Dahlan baru akan membuka identitas mereka jika DPR meminta secara resmi.
‘’Saya punya list-nya, nggak sampai 15, sekitar 10 oranglah,’’ ujar Dahlan saat ditemui di kantor pusat PT Permodalan Nasional Madani (PMN) kemarin.
Setidaknya 10 nama itulah yang diketahui pernah meminta jatah kepada Direksi BUMN. Sayang, Dahlan menolak mengungkapkan nama-nama oknum anggota DPR yang bertindak seperti preman Senayan itu.

Sehari sebelumnya, Dahlan mengaku sudah menanyai satu-persatu Direksi BUMN, dan ternyata banyak yang pernah 'dipalak' oknum anggota DPR. Dia mengaku siap membuka nama-nama oknum anggota DPR itu kalau diminta resmi oleh DPR. ‘’Saya sebut saja itu oknum DPR, meskipun mungkin jumlahnya banyak,’’ katanya sambil tersenyum.

Dia menilai, aksi oknum anggota DPR itu sudah tidak tahu malu karena tega meminta BUMN yang tidak memiliki uang. Lucunya, oknum anggota DPR itu bahkan memberi alternatif lain.
‘’Vendor (rekanan BUMN) saja yang bayar, nanti baru BUMN bayar ke vendor. Jadi oknum itu ngajari Direksi. Itu kan menunjukkan kalau dia ngebet banget dapet uang,’’ cetusnya.
Sementara itu, disaat hubungan BUMN dan DPR memanas, kemarin beredar pesan singkat (SMS) yang berisi inisial nama-nama anggota DPR yang pernah memeras BUMN. Namun Dahlan membantah jika informasi itu datang dari BUMN. ‘’Nggak mungkinlah BUMN yang menyebarkan itu. Nggak usah ditanggapi yang begitu,’’ tegas Dahlan singkat.

SMS gelap yang beredar tersebut menyebutkan 18 inisial anggota DPR yang dianggap melakukan pemerasan terhadap BUMN. Isi SMS tersebut adalah : ‘’Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN.’’
Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi langsung membantah keras SMS yang isinya menyebutkan inisial oknum anggota DPR tersebut.

‘’Humas (BUMN) tidak pernah menyebar inisial nama anggota dewan pemeras BUMN termauk fraksinya. Itu nggak benar, kita nggak pernah menyebarkan SMS,’’ katanya
SMS gelap ini bahkan telah sampai ke Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, yang langsung menelepon dirinya untuk meminta klarifikasi.
‘’Aria Bima menelepon saya mendapat SMS yang menyampaikan bahwa Humas BUMN mengeluarkan nama dan inisial itu. Kami (Humas BUMN) kaget dan shock. Kita nggak pernah mengeluarkan daftar seperti itu,’’ tukasnya
Humas BUMN, Rudi Rusli menilai SMS itu hanya untuk memperkeruh hubungan dengan DPR. Dia menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

‘’Itu SMS rumor atau SMS gelap. Masak nulisnya Humas BUMN, bukan Humas Kementerian BUMN. Nggak ngerti juga si pembuat SMS gelap itu nama instansi Kementerian BUMN,’’ jelasnya.
Terpisah, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR, mendukung penuh upaya Dahlan Iskan untuk mengungkap oknum DPR pemeras BUMN. Termasuk, tiga orang kader partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yang diduga terlibat.

Ketua F-PD, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan tidak akan melindungi kadernya jika benar-benar terlibat dalam pemerasan. ‘’Kami akan dukung Dahlan Iskan untuk mengungkapkan setuntas-tuntasnya masalah ini. Kalau memang ada oknum dari DPR, sebutkan dan jelaskan,’’ kata Nurhayati kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/10).
Dia menegaskan, sekarang ini sudah era keterbukaan. Karenanya, Nurhayati mendorong Dahlan Iskan sebutkan saja nama-nama oknum Anggota DPR itu. ‘’Kalau perlu lapor langsung ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),’’ tegasnya.
Dia menambahkan, Dahlan sebagai pembantu presiden tidak perlu berlarut-larut dalam masalah ini. Untuk itu ia berharap Dahlan bisa mengungkap masalah ini supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan di publik.

‘’Kasihan masyarakat sudah mendengar yang benar dan yang tidak. Ini sudah menjadi rahasia umum perlu diklarifikasi dengan jelas. Pemerasan (merupakan) tindak pidana harus dilaporkan kepada polisi. Dahlan Iskan harus segera mengungkapkan dan kami mendukung upaya penyehatan dan kebersihan BUMN,’’ ungkap dia.